Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
636376
 
Calendar Script
« May 2019 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

 

BKPM Siapkan Fase Lanjutan OSS, Apa Kata Menko Darmin?

Jumat, 05 April 2019

Jakarta - Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) telah beralih dari Kemenko Perekonomian ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2 Januari 2019. Namun demikian sampai dengan saat ini, masih ada sejumlah kendala yang ditemukan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, BKPM saat ini ingin mengembangkan sistem OSS, sehingga harus tetap koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.

''Itu sebenarnya untuk pengembangan lebih lanjut. OSS sudah di mereka (BKPM) tapi pengembangan kebijakannya itu tetap ada di Kemenko Perekonomian,'' ungkap Darmin di Kantornya, Rabu (6/3/2019).

Menurutnya, ada dua hal yang ingin dikembangkan oleh BKPM untuk sistem OSS. Ini juga akan dikoordinasikan dengan seluruh OSS daerah dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) BKPM 2019.

''Ada beberapa hal belum masuk betul, pertama IT OSS. Kedua, kita ingin mensinkronkan, perkembangan OSS dengan EODB. Jadi ya dengan alasan dua itu, kita akan terus (koordinasi) dalam level kebijakan, kalau pelaksanaan di BKPM, tapi kebijakan di kita (Kemenko Perekonomian),'' tegas Darmin.

Sehari sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong melaporkan perkembangan terkini mengenai sistem OSS kepada Menko Perekonomian. Dari laporan tersebut, Lembong juga sekaligus memberitahukan rakornas BKPM yang akan dilakukan dengan 560 DPMPTSP daerah.

Dalam rakornas tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dijadwalkan akan memberikan arahan kepada semua kepala daerah yang hadir.

''Kita akan luncurkan fase berikutnya dari OSS. Jadi sejak kita ambil alih pada 2 Januari, kita memang terus membenahi, terus mengembangkan software dan platform OSS. Tadi kami laporkan perkembangan terkini, dan juga rencana peluncuran fase berikutnya minggu depan,'' katanya.

Terobosan BKPM akan meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP) yang bertujuan untuk menjembatani koordinasi antara stakeholder bersama dengan lembaga-lembaga terkait pelaksanaan proses pemenuhan komitmen investasi.

Dengan adanya sistem ini diharapkan penyelesaian proses pemenuhan komitmen dari calon investor yang akan menanamkan modalnya menjadi lebih cepat dan terkoordinasi yang baik.

Plt. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal merangkap Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan KOPI MANTAP bertujuan untuk melakukan pengawalan investasi dalam proses yang dilakukan melalui Online Single Submission (OSS).''Jadi BKPM bisa mengawasi pemenuhan komitmen sesuai jangka waktu yang ditetapkan,'' kata Yuliot di kantor pusat BKPM, Jakarta, Rabu (6/3).

Dia menjelaskan, adanya sistem koordinasi ini lantaran sistem OSS saat ini masih berada dalam tahap penyempurnaan. Ditambah lagi saat ini sistem tersebut masih berada dalam tahap transisi karena baru dialihkan ke BKPM sejak awal bulan ini.

Tahun ini BKPM menganggarkan biaya penyempurnaan infrastruktur dan aplikasi OSS senilai Rp 100 milar. Yuliot menyebutkan, salah satu penyempurnaan yang akan dilakukan adalah dengan menambah sistem bahasa dalam OSS tersebut yang diperkirakan akan dapat selesai dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.

''Tapi sekarang mereka kalau di sistem kadang-kadang daerah ada kendala. Saat masuk dalam sistem mereka mungkin harus pahami terlebih dahulu sistemnya. Kedua bandwidth di daerah tidak sama jadi ada kesulitan ajukan aplikasinya. Jadi apalagi saat padat-padat traffic, sistem agak lambat tapi dari kendala ada, kita coba evaluasi berkala kendala yang ada itu sisi penggunaan dan dunia usaha,'' jelas dia.**(cnbcindonesia.com)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)
5.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
6.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
7.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
8.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
9.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
11.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
12.Izin Pengelolaan Sampah
13.Izin Pengumpulan Barang dan Uang
14.Izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir
15.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
16.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
17.Izin Prinsip Penanaman Modal
18.Izin Reklame
19.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
20.Izin Toko Alat Kesehatan
21.Izin Trayek (Angkutan Sungai dan Danau)
22.Izin Tukang Gigi
23.Izin Usaha Angkutan
24.Izin Usaha Industri (IUI)
25.Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)
26.Izin Usaha Kawasan Industri
27.Izin Usaha Penanaman Modal (IU)
28.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
29.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
30.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
31.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
32.Izin Usaha Simpan Pinjam
33.Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)
34.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
35.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
36.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
37.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
38.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
39.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
40.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
41.Surat Izin Apotik (SIA)
42.Surat Izin Kerja Apoteker
43.Surat Izin Kerja Fisioterapis
44.Surat Izin Kerja Optometris
45.Surat Izin Kerja Perawat
46.Surat Izin Kerja Perawat Anastesi
47.Surat Izin Kerja Perawat Gigi
48.Surat Izin Kerja Radiografer
49.Surat Izin Kerja Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Kerja Sanitarian
51.Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
52.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
53.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
54.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
55.Surat Izin Praktik Apoteker
56.Surat Izin Praktik Bidan
57.Surat Izin Praktik Dokter
58.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
59.Surat Izin Praktik Farmasi
60.Surat Izin Praktik Fisioterapis
61.Surat Izin Praktik Perawat Gigi
62.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
63.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
64.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
65.Surat Keterangan Racun Api
66.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
67.Tanda Daftar Industri (TDI)
68.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)