Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
653459
 
Calendar Script
« August 2019 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

 

BKPM Siapkan Fase Lanjutan OSS, Apa Kata Menko Darmin?

Jumat, 05 April 2019

Jakarta - Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) telah beralih dari Kemenko Perekonomian ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2 Januari 2019. Namun demikian sampai dengan saat ini, masih ada sejumlah kendala yang ditemukan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, BKPM saat ini ingin mengembangkan sistem OSS, sehingga harus tetap koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.

''Itu sebenarnya untuk pengembangan lebih lanjut. OSS sudah di mereka (BKPM) tapi pengembangan kebijakannya itu tetap ada di Kemenko Perekonomian,'' ungkap Darmin di Kantornya, Rabu (6/3/2019).

Menurutnya, ada dua hal yang ingin dikembangkan oleh BKPM untuk sistem OSS. Ini juga akan dikoordinasikan dengan seluruh OSS daerah dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) BKPM 2019.

''Ada beberapa hal belum masuk betul, pertama IT OSS. Kedua, kita ingin mensinkronkan, perkembangan OSS dengan EODB. Jadi ya dengan alasan dua itu, kita akan terus (koordinasi) dalam level kebijakan, kalau pelaksanaan di BKPM, tapi kebijakan di kita (Kemenko Perekonomian),'' tegas Darmin.

Sehari sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong melaporkan perkembangan terkini mengenai sistem OSS kepada Menko Perekonomian. Dari laporan tersebut, Lembong juga sekaligus memberitahukan rakornas BKPM yang akan dilakukan dengan 560 DPMPTSP daerah.

Dalam rakornas tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dijadwalkan akan memberikan arahan kepada semua kepala daerah yang hadir.

''Kita akan luncurkan fase berikutnya dari OSS. Jadi sejak kita ambil alih pada 2 Januari, kita memang terus membenahi, terus mengembangkan software dan platform OSS. Tadi kami laporkan perkembangan terkini, dan juga rencana peluncuran fase berikutnya minggu depan,'' katanya.

Terobosan BKPM akan meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP) yang bertujuan untuk menjembatani koordinasi antara stakeholder bersama dengan lembaga-lembaga terkait pelaksanaan proses pemenuhan komitmen investasi.

Dengan adanya sistem ini diharapkan penyelesaian proses pemenuhan komitmen dari calon investor yang akan menanamkan modalnya menjadi lebih cepat dan terkoordinasi yang baik.

Plt. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal merangkap Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan KOPI MANTAP bertujuan untuk melakukan pengawalan investasi dalam proses yang dilakukan melalui Online Single Submission (OSS).''Jadi BKPM bisa mengawasi pemenuhan komitmen sesuai jangka waktu yang ditetapkan,'' kata Yuliot di kantor pusat BKPM, Jakarta, Rabu (6/3).

Dia menjelaskan, adanya sistem koordinasi ini lantaran sistem OSS saat ini masih berada dalam tahap penyempurnaan. Ditambah lagi saat ini sistem tersebut masih berada dalam tahap transisi karena baru dialihkan ke BKPM sejak awal bulan ini.

Tahun ini BKPM menganggarkan biaya penyempurnaan infrastruktur dan aplikasi OSS senilai Rp 100 milar. Yuliot menyebutkan, salah satu penyempurnaan yang akan dilakukan adalah dengan menambah sistem bahasa dalam OSS tersebut yang diperkirakan akan dapat selesai dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.

''Tapi sekarang mereka kalau di sistem kadang-kadang daerah ada kendala. Saat masuk dalam sistem mereka mungkin harus pahami terlebih dahulu sistemnya. Kedua bandwidth di daerah tidak sama jadi ada kesulitan ajukan aplikasinya. Jadi apalagi saat padat-padat traffic, sistem agak lambat tapi dari kendala ada, kita coba evaluasi berkala kendala yang ada itu sisi penggunaan dan dunia usaha,'' jelas dia.**(cnbcindonesia.com)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
5.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
6.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
7.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
8.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
10.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
11.Izin Pengelolaan Sampah
12.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
13.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
14.Izin Reklame
15.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
16.Izin Toko Alat Kesehatan
17.Izin Tukang Gigi
18.Izin Usaha Industri (IUI)
19.Izin Usaha Kawasan Industri
20.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
21.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
22.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
23.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
24.Izin Usaha Simpan Pinjam
25.Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
26.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
27.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
28.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
29.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
30.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
31.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
32.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
33.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
34.Surat Izin Apotik (SIA)
35.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
36.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
37.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
38.Surat Izin Praktik Apoteker
39.Surat Izin Praktik Apoteker
40.Surat Izin Praktik Bidan
41.Surat Izin Praktik Dokter
42.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
43.Surat Izin Praktik Farmasi
44.Surat Izin Praktik Fisioterapis
45.Surat Izin Praktik Fisioterapis
46.Surat Izin Praktik Optometris
47.Surat Izin Praktik Perawat Anastesi
48.Surat Izin Praktik Radiografer
49.Surat Izin Praktik Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Praktik Sanitarian
51.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
52.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
53.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
54.Surat Keterangan Racun Api
55.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)