Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
636380
 
Calendar Script
« May 2019 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

 

Studi IUCN: Kelapa Sawit Sembilan Kali Lebih Efisien Dalam Penggunaan Lahan Dibanding Komoditas Minyak Nabati Lainnya

Rabu, 20 Pebruari 2019

Satuan Tugas Kelapa Sawit International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah merampungkan analisis obyektif tentang dampak kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati secara global, serta menawarkan solusi untuk pelestarian lingkungan. Hasil studi menyimpulkan bahwa komoditas minyak nabati lainnya membutuhkan lahan sembilan kali lebih besar dibandingkan kelapa sawit.

Dengan demikian, mengganti komoditas kelapa sawit dengan komoditas minyak nabati lainnya, akan secara signifikan meningkatkan total kebutuhan lahan untuk memproduksi minyak nabati non kelapa sawit dalam rangka pemenuhan kebutuhan global atas minyak nabati. Hal ini diungkap oleh Erik Meijaard, Kepala Satgas Kelapa Sawit IUCN saat menyerahkan hasil studinya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution diJakarta, Senin (4/2). Menko Darmin pun menyambut baik hasil studi yang telah dilakukan oleh IUCN.

''Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit, utamanya di Indonesia, fakta berbasis ilmiah seperti ini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada publik, terkait pengembangan kelapa sawit di Indonesia,'' ujar Menko Darmin.

Pada tahun 2050, diperkirakan kebutuhan minyak nabati dunia sebesar 310 juta ton. Saat ini minyak kelapa sawit berkontribusi sebesar 35% dari total kebutuhan minyak nabati dunia, dengan konsumsi terbesar di India, RRT dan Indonesia. Adapun proporsi penggunaannya adalah 75% untuk industri pangan dan 25% untuk industri kosmetik, produk pembersih dan biofuel.

Temuan lain dalam studi antara lainmenunjukkan, keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis diisi sekitar 193 spesies yang langka, seperti orangutan, siamang, gajah serta harimau.

Pemerintah Indonesia pun sudah mengalokasikan habitat bagi flora dan fauna tersebut.Jenis habitatnya berupa taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan lindung lainnya dengan luasan hutan konservasi sebesar 22,1 juta ha dan hutan lindung seluas 29,7 juta ha.

''Fungsi dari berbagai jenis habitat hutan inilah yang mesti dioptimalkan'',pesanDarmin.

Selain memberikan kawasan perlindungan ke satwa, pemerintah juga telah mengalokasikan ruang lain diluar kawasan perlindungan sebagai areal habitat satwa seperti koridor satwa, Kawasan Ekonomi Esensial (KEE), serta High Conservation Value (HCV).

Di Indonesia, alokasi pemanfaatan lahan untuk menunjang kehidupan seluas 33% (66 juta hektar) dari total luas daratan Indonesia. Dariluasan tersebut,perkebunan kelapa sawit menjadi yang terluas dengan pemanfaatan sebesar 14 juta hektar, diikuti sawah yang menempati 7,1 juta hektar lahan, dan selebihnya pemukiman dan fasilitas publik lainnya.

Lebih lanjut, hasil studi juga menyatakan bahwa wilayah tropis di Afrika dan Amerika Selatan merupakan daerah potensial untuk penyebaran kelapa sawit. Wilayah tersebut merupakan habitat bagi setengah (54%) dari spesies mamalia terancam di dunia dan hampir dua pertiga (64%) dari spesies burung yang terancam. Jika kelapa sawit digantikan oleh tanaman penghasil minyak nabati lainnya, maka akan menimbulkan dampakterhadap ekosistem hutan tropis dan savana di Amerika Selatan.

Erik Mejiaard yang juga penulis utama studi tersebut menyatakan, ''Jika melihat dampak kerusakan terhadap keanekaragaman hayati yang ditimbulkan oleh kelapa sawit dengan perspektif global, maka tidak ada solusi yang sederhana. Separuh dari populasi dunia menggunakan minyak kelapa sawit dalam bentuk makanan, dan jika ini kita larang atau boikot, minyak nabati lainnya ? yang membutuhkan lahan lebih luas ? akan menggantikan kelapa sawit.Kelapa sawit akan tetap dibutuhkandan kita perlu segera mengambil langkah untuk memastikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, memastikan semua pihak ? pemerintah, produsen dan rantai pasok ? menghargai komitmen mereka terhadap keberlanjutan''.

Menko Darmin lantas berpesan agar hal ini dilanjutkan oleh studi-studi lanjutan guna mendapatkan data dan informasi yang objektif berbasis ilmiah terkait komoditas kelapa sawit. Studi ini hendaknya tetap menggunakan pendekatan target-target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara global.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad Fachir, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Executive Director Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Mahendra Siregar, perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, serta perwakilan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI.**(www.ekon.go.id)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)
5.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
6.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
7.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
8.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
9.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
11.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
12.Izin Pengelolaan Sampah
13.Izin Pengumpulan Barang dan Uang
14.Izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir
15.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
16.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
17.Izin Prinsip Penanaman Modal
18.Izin Reklame
19.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
20.Izin Toko Alat Kesehatan
21.Izin Trayek (Angkutan Sungai dan Danau)
22.Izin Tukang Gigi
23.Izin Usaha Angkutan
24.Izin Usaha Industri (IUI)
25.Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)
26.Izin Usaha Kawasan Industri
27.Izin Usaha Penanaman Modal (IU)
28.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
29.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
30.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
31.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
32.Izin Usaha Simpan Pinjam
33.Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)
34.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
35.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
36.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
37.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
38.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
39.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
40.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
41.Surat Izin Apotik (SIA)
42.Surat Izin Kerja Apoteker
43.Surat Izin Kerja Fisioterapis
44.Surat Izin Kerja Optometris
45.Surat Izin Kerja Perawat
46.Surat Izin Kerja Perawat Anastesi
47.Surat Izin Kerja Perawat Gigi
48.Surat Izin Kerja Radiografer
49.Surat Izin Kerja Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Kerja Sanitarian
51.Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
52.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
53.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
54.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
55.Surat Izin Praktik Apoteker
56.Surat Izin Praktik Bidan
57.Surat Izin Praktik Dokter
58.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
59.Surat Izin Praktik Farmasi
60.Surat Izin Praktik Fisioterapis
61.Surat Izin Praktik Perawat Gigi
62.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
63.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
64.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
65.Surat Keterangan Racun Api
66.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
67.Tanda Daftar Industri (TDI)
68.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)