Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
636337
 
Calendar Script
« May 2019 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

 

BKPM Bakal Integrasikan Pengajuan IMB Lewat OSS

Rabu, 20 Pebruari 2019

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana mengintegrasikan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke pemerintah pusat melalui pelayanan sistem perizinan usaha terintegrasi satu pintu secara elektronik (Online Single Submission/OSS). Rencana itu seiring dengan target pemerintah mengerek peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB).

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan selama ini proses IMB berbeda-beda antar daerah dan pusat. Hal itu seringkali menghambat pengusaha dalam memulai bisnisnya.

''Standar bangunan untuk izin bangunan itu beda-beda antar daerah. Misalnya pemerintah pusat berbeda dengan DKI Jakarta, lalu Surabaya juga beda lagi,'' ucap Thomas, Rabu (6/2).

Menurut Thomas, Bank Dunia kerap menjadikan faktor proses IMB sebagai salah satu penilaian kemudahan berbisnis di suatu negara. Maka itu, pemerintah berencana mengubah proses izin membangun tersebut secara daring (online).

''Terus terang Bank Dunia itu dalam mengukur EODB sangat fokus. Harus ramah terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), UKM, kalau mau bangun gedung cukup sederhana, dan berisiko rendah,'' papar Thomas.

Thomas menyatakan pemerintah akan menyederhanakan proses IMB, khususnya pengusaha kelas menengah. Selain itu, aturan atau standar IMB akan disamakan di masing-masing daerah dan pusat.

''Sinkronisasi itu aspek kebijakan penting, pusing dia (pelaku UKM) kalau dari satu kabupaten mau buka cabang di kabupaten sebelah tiba-tiba standar berbeda kan bingung,'' jelas Thomas.

Rencananya, menurut Thomas, pemerintah masih akan melakukan rapat antar Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait hal tersebut.

''Nanti Bank Dunia untuk EODB 2020 diumumkan pada Oktober 2019,'' jelas Thomas.

Sebagai informasi, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia pada 2019 turun ke 73 dari sebelumnya di peringkat 72. Bank Dunia mengklaim Indonesia hanya melakukan reformasi pada tiga indikator atau jauh lebih sedikit dengan negara lain, seperti India dan China mendorong reformasi masing-masing sebanyak enam dan tujuh indikator.**(bkpm.go.id)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)
5.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
6.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
7.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
8.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
9.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
11.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
12.Izin Pengelolaan Sampah
13.Izin Pengumpulan Barang dan Uang
14.Izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir
15.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
16.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
17.Izin Prinsip Penanaman Modal
18.Izin Reklame
19.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
20.Izin Toko Alat Kesehatan
21.Izin Trayek (Angkutan Sungai dan Danau)
22.Izin Tukang Gigi
23.Izin Usaha Angkutan
24.Izin Usaha Industri (IUI)
25.Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)
26.Izin Usaha Kawasan Industri
27.Izin Usaha Penanaman Modal (IU)
28.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
29.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
30.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
31.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
32.Izin Usaha Simpan Pinjam
33.Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)
34.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
35.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
36.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
37.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
38.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
39.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
40.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
41.Surat Izin Apotik (SIA)
42.Surat Izin Kerja Apoteker
43.Surat Izin Kerja Fisioterapis
44.Surat Izin Kerja Optometris
45.Surat Izin Kerja Perawat
46.Surat Izin Kerja Perawat Anastesi
47.Surat Izin Kerja Perawat Gigi
48.Surat Izin Kerja Radiografer
49.Surat Izin Kerja Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Kerja Sanitarian
51.Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
52.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
53.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
54.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
55.Surat Izin Praktik Apoteker
56.Surat Izin Praktik Bidan
57.Surat Izin Praktik Dokter
58.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
59.Surat Izin Praktik Farmasi
60.Surat Izin Praktik Fisioterapis
61.Surat Izin Praktik Perawat Gigi
62.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
63.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
64.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
65.Surat Keterangan Racun Api
66.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
67.Tanda Daftar Industri (TDI)
68.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)