Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
653445
 
Calendar Script
« August 2019 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

 

Dampingi Presiden Tinjau Layanan OSS, Menko Perekonomian Pastikan Migrasi OSS ke BKPM Lancar

Kamis, 24 Januari 2019

Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama jajaran menteri meninjau pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pagi ini (14/1), pasca pelimpahan sistemnya dari Kemenko Perekonomian ke BKPM per 2 Januari 2019.

Dalam kunjungan ini, Presiden Joko Widodo secara langsung meninjau dan berinteraksi dengan para investor yang sedang mengurus perizinan di Gedung Pelayanan Satu Atap, yang berlokasi di Gedung Ismail Saleh, Jakarta. Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

''Dalam sistem ini, pengusaha dapat langsung memulai investasinya setelah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha. Setelah itu, pengusaha bisa menunggu service letter agreement kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan izin lokasi, izin lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Saya kira kecepatan ini yang kita perlukan untuk mempercepat kemudahan berusaha'' kata Presiden Jokowi saat berbincang dengan awak media di Gedung Ismail Saleh, Jakarta (14/1).

Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan konsisten mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha di daerah. Untuk itu, Presiden berencana mengumpulkan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke kantor BKPM untuk memberi arahan terkait sinergi pemerintah pusat dan daerah terkait OSS.

''Koordinasi dengan pemerintah daerah ini yang masih harus dikelola. Akhir bulan Januari, kami akan mengumpulkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan integrasi secara keseluruhan'' tambah Presiden Jokowi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan migrasi telah berjalan dengan lancar dan sangat baik. ''Migrasi berjalan dengan sangat baik, tidak ada masalah. Walaupun begitu, kami terus mencari jalan keluar untuk beberapa perizinan yang masih dilakukan secara offline'' tambah Darmin.

Selain itu, menurut Darmin, Kemenko Perekonomian juga akan membantu BKPM untuk mengumpulkan kepala daerah untuk mendengarkan arahan dari Presiden Jokowi terkait peningkatan sinergisitas OSS ini.

''Nanti kita akan membicarakan rencana Presiden ini dengan BKPM. Pemerintah daerah perlu tahu bahwa faktor penting untuk koordinasi OSS ini adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)'' tambah Darmin.

Di sisi lain, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyampaikan kinerja layanan OSS pasca dilimpahkan ke BKPM yang dinilai cukup optimal dan akan terus ditingkatkan. ''Dari laporan yang saya terima, rata-rata Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah diterbitkan sebanyak 1.239 per hari, dengan total PMDN sebanyak 8.895 NIB, Total UKM 541 NIB dan PMA 486 NIB,'' ungkap Tom. Tom juga menambahkan BKPM akan terus berupaya meningkatkan layanan OSS di antaranya dengan melakukan penyempurnaan sistem OSS, meningkatkan integrasi dengan pemerintah daerah, melakukan komunikasi dengan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait serta terus menerus melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna OSS.**(ekon.go.id)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
5.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
6.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
7.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
8.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
10.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
11.Izin Pengelolaan Sampah
12.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
13.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
14.Izin Reklame
15.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
16.Izin Toko Alat Kesehatan
17.Izin Tukang Gigi
18.Izin Usaha Industri (IUI)
19.Izin Usaha Kawasan Industri
20.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
21.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
22.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
23.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
24.Izin Usaha Simpan Pinjam
25.Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
26.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
27.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
28.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
29.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
30.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
31.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
32.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
33.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
34.Surat Izin Apotik (SIA)
35.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
36.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
37.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
38.Surat Izin Praktik Apoteker
39.Surat Izin Praktik Apoteker
40.Surat Izin Praktik Bidan
41.Surat Izin Praktik Dokter
42.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
43.Surat Izin Praktik Farmasi
44.Surat Izin Praktik Fisioterapis
45.Surat Izin Praktik Fisioterapis
46.Surat Izin Praktik Optometris
47.Surat Izin Praktik Perawat Anastesi
48.Surat Izin Praktik Radiografer
49.Surat Izin Praktik Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Praktik Sanitarian
51.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
52.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
53.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
54.Surat Keterangan Racun Api
55.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)