Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
636363
 
Calendar Script
« May 2019 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

 

Dampingi Presiden Tinjau Layanan OSS, Menko Perekonomian Pastikan Migrasi OSS ke BKPM Lancar

Kamis, 24 Januari 2019

Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama jajaran menteri meninjau pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pagi ini (14/1), pasca pelimpahan sistemnya dari Kemenko Perekonomian ke BKPM per 2 Januari 2019.

Dalam kunjungan ini, Presiden Joko Widodo secara langsung meninjau dan berinteraksi dengan para investor yang sedang mengurus perizinan di Gedung Pelayanan Satu Atap, yang berlokasi di Gedung Ismail Saleh, Jakarta. Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

''Dalam sistem ini, pengusaha dapat langsung memulai investasinya setelah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha. Setelah itu, pengusaha bisa menunggu service letter agreement kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan izin lokasi, izin lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Saya kira kecepatan ini yang kita perlukan untuk mempercepat kemudahan berusaha'' kata Presiden Jokowi saat berbincang dengan awak media di Gedung Ismail Saleh, Jakarta (14/1).

Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan konsisten mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha di daerah. Untuk itu, Presiden berencana mengumpulkan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke kantor BKPM untuk memberi arahan terkait sinergi pemerintah pusat dan daerah terkait OSS.

''Koordinasi dengan pemerintah daerah ini yang masih harus dikelola. Akhir bulan Januari, kami akan mengumpulkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan integrasi secara keseluruhan'' tambah Presiden Jokowi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan migrasi telah berjalan dengan lancar dan sangat baik. ''Migrasi berjalan dengan sangat baik, tidak ada masalah. Walaupun begitu, kami terus mencari jalan keluar untuk beberapa perizinan yang masih dilakukan secara offline'' tambah Darmin.

Selain itu, menurut Darmin, Kemenko Perekonomian juga akan membantu BKPM untuk mengumpulkan kepala daerah untuk mendengarkan arahan dari Presiden Jokowi terkait peningkatan sinergisitas OSS ini.

''Nanti kita akan membicarakan rencana Presiden ini dengan BKPM. Pemerintah daerah perlu tahu bahwa faktor penting untuk koordinasi OSS ini adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)'' tambah Darmin.

Di sisi lain, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyampaikan kinerja layanan OSS pasca dilimpahkan ke BKPM yang dinilai cukup optimal dan akan terus ditingkatkan. ''Dari laporan yang saya terima, rata-rata Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah diterbitkan sebanyak 1.239 per hari, dengan total PMDN sebanyak 8.895 NIB, Total UKM 541 NIB dan PMA 486 NIB,'' ungkap Tom. Tom juga menambahkan BKPM akan terus berupaya meningkatkan layanan OSS di antaranya dengan melakukan penyempurnaan sistem OSS, meningkatkan integrasi dengan pemerintah daerah, melakukan komunikasi dengan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait serta terus menerus melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna OSS.**(ekon.go.id)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)
5.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
6.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
7.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
8.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
9.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
11.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
12.Izin Pengelolaan Sampah
13.Izin Pengumpulan Barang dan Uang
14.Izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir
15.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
16.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
17.Izin Prinsip Penanaman Modal
18.Izin Reklame
19.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
20.Izin Toko Alat Kesehatan
21.Izin Trayek (Angkutan Sungai dan Danau)
22.Izin Tukang Gigi
23.Izin Usaha Angkutan
24.Izin Usaha Industri (IUI)
25.Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)
26.Izin Usaha Kawasan Industri
27.Izin Usaha Penanaman Modal (IU)
28.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
29.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
30.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
31.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
32.Izin Usaha Simpan Pinjam
33.Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)
34.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
35.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
36.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
37.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
38.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
39.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
40.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
41.Surat Izin Apotik (SIA)
42.Surat Izin Kerja Apoteker
43.Surat Izin Kerja Fisioterapis
44.Surat Izin Kerja Optometris
45.Surat Izin Kerja Perawat
46.Surat Izin Kerja Perawat Anastesi
47.Surat Izin Kerja Perawat Gigi
48.Surat Izin Kerja Radiografer
49.Surat Izin Kerja Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Kerja Sanitarian
51.Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
52.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
53.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
54.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
55.Surat Izin Praktik Apoteker
56.Surat Izin Praktik Bidan
57.Surat Izin Praktik Dokter
58.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
59.Surat Izin Praktik Farmasi
60.Surat Izin Praktik Fisioterapis
61.Surat Izin Praktik Perawat Gigi
62.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
63.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
64.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
65.Surat Keterangan Racun Api
66.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
67.Tanda Daftar Industri (TDI)
68.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)