Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
583763
 
Calendar Script
« January 2019 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

 

Antisipasi Minimnya Peserta Lolos SKD CPNS, Pemerintah Siapkan Solusi Kebijakan

Senin, 19 Nopember 2018

JAKARTA ? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan kebijakan baru untuk mengantisipasi kekosongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait minimnya peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi passing grade. Kebijakan tersebut diperlukan agar kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terpenuhi, namun disisi lain kualitas tetap terjaga.

Demikian dikatakan Menteri PANRB Syafruddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/11). ''Saat ini masih dalam penyusunan, dan diharapkan minggu depan PermenPANRB sudah ditandatangani,'' ujar Menteri Syafruddin.

Berdasarkan data Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS hingga tanggal 12 November lalu, hanya 128.236 yang memenuhi passing grade atau kurang dari 10 persen dari 1.724.990 yang mengikuti SKD. ''Padahal, yang diperlukan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) jumlahnya minimal tiga kali formasi untuk memenuhi yang memenuhi syarat dalam seleksi CPNS 2018 tahap SKD,'' katanya.

Kenyataan tersebut, berakibat tidak terpenuhinya formasi yang telah ditetapkan, sedangkan di lain pihak instansi sudah membutuhkan tambahan PNS untuk menjamin pelayanan publik. ''Pemerintah punya kewajiban untuk melayani publik. Publik juga semakin menggeliat untuk mau berperan dalam roda pemerintahan, terutama untuk tenaga pendidikan seperti guru dan dosen serta tenaga kesehatan,'' jelasnya.

Menteri menjelaskan, saat ini peserta yang lolos tahapan seleksi dengan passing grade yang telah ditetapkan pemerintah memang minim sekali. Tetapi Syafruddin menekankan bahwa peserta SKD CPNS yang tidak lolos passing grade bukan berarti telah gagal. Saat ini Panselnas sedang melakukan evaluasi dan dalam waktu dekat akan segera mengumumkan solusinya. ''Panselnas saat ini sedang menyikapi perkembangan yang ada untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang jelas langkah yang akan diambil tidak akan merugikan, bahkan akan menguntungkan semua pihak,'' kata Syafruddin.

Menteri Syafruddin memastikan Panselnas sedang bekerja mencarikan solusi minimnya penerimaan CPNS 2018. ''Formulasinya sedang disusun agar dapat memenuhi kebutuhan CPNS yang ada tetapi tetap menghasilkan ASN yang kompetitif dan kredibel,'' ujar Syafruddin.

Diingatkan bahwa SDM merupakan aset penting bagi negara untuk mengelola semua aspek. Namun, dalam pelaksanaan seleksi CPNS saat ini, kekurangan SDM dalam mengisi formasi terjadi. Dikatakan bahwa peraturan yang sedang disusun itu tidak mengganti Peraturan Menteri PANRB No. 36 dan 37 Tahun 2018. ''Peraturan baru itu merupakan solusi untuk menopang peraturan yang lama,'' tegas Syafruddin.

''Panselnas saat ini sedang menyikapi perkembangan yang ada untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang jelas langkah yang akan diambil tidak akan merugikan, bahkan akan menguntungkan semua pihak,'' kata Syafruddin.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menambahkan bahwa peserta yang sudah lulus passing grade tidak perlu khawatir. ''Yang sudah lulus di awal, tetap kita lindungi. Jangan khawatir. Mereka akan tetap ikut SKB,'' ujarnya.

Sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 36/2018 tentang Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018, SKD memiliki bobot 40 persen, sedangkan bobot SKB 60 persen. (HUMAS MENPANRB)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Lokasi (IL)
4.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5.Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)
6.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
7.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
8.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
9.Izin Pembuangan dan Pengendalian Limbah Cair
10.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
11.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
12.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
13.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
14.Izin Pengelolaan Sampah
15.Izin Pengumpulan Barang dan Uang
16.Izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir
17.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
18.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
19.Izin Prinsip Penanaman Modal
20.Izin Reklame
21.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
22.Izin Toko Alat Kesehatan
23.Izin Trayek (Angkutan Sungai dan Danau)
24.Izin Tukang Gigi
25.Izin Usaha Angkutan
26.Izin Usaha Industri (IUI)
27.Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)
28.Izin Usaha Kawasan Industri
29.Izin Usaha Penanaman Modal (IU)
30.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
31.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
32.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
33.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
34.Izin Usaha Simpan Pinjam
35.Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)
36.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
37.Surat Izin Apotik (SIA)
38.Surat Izin Kerja Apoteker
39.Surat Izin Kerja Fisioterapis
40.Surat Izin Kerja Optometris
41.Surat Izin Kerja Perawat
42.Surat Izin Kerja Perawat Anastesi
43.Surat Izin Kerja Perawat Gigi
44.Surat Izin Kerja Radiografer
45.Surat Izin Kerja Refaksionis Optisien
46.Surat Izin Kerja Sanitarian
47.Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
48.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
49.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
50.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
51.Surat Izin Praktik Apoteker
52.Surat Izin Praktik Bidan
53.Surat Izin Praktik Dokter
54.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
55.Surat Izin Praktik Farmasi
56.Surat Izin Praktik Fisioterapis
57.Surat Izin Praktik Perawat Gigi
58.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
59.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
60.Surat Izin Toko Obat
61.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
62.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
63.Surat Keterangan Racun Api
64.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
65.Tanda Daftar Gudang (TDG)
66.Tanda Daftar Industri (TDI)
67.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
68.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)