Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
1014575
 
Calendar Script
« May 2020 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

 

Antisipasi Minimnya Peserta Lolos SKD CPNS, Pemerintah Siapkan Solusi Kebijakan

Senin, 19 Nopember 2018

JAKARTA ? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan kebijakan baru untuk mengantisipasi kekosongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait minimnya peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi passing grade. Kebijakan tersebut diperlukan agar kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terpenuhi, namun disisi lain kualitas tetap terjaga.

Demikian dikatakan Menteri PANRB Syafruddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/11). ''Saat ini masih dalam penyusunan, dan diharapkan minggu depan PermenPANRB sudah ditandatangani,'' ujar Menteri Syafruddin.

Berdasarkan data Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS hingga tanggal 12 November lalu, hanya 128.236 yang memenuhi passing grade atau kurang dari 10 persen dari 1.724.990 yang mengikuti SKD. ''Padahal, yang diperlukan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) jumlahnya minimal tiga kali formasi untuk memenuhi yang memenuhi syarat dalam seleksi CPNS 2018 tahap SKD,'' katanya.

Kenyataan tersebut, berakibat tidak terpenuhinya formasi yang telah ditetapkan, sedangkan di lain pihak instansi sudah membutuhkan tambahan PNS untuk menjamin pelayanan publik. ''Pemerintah punya kewajiban untuk melayani publik. Publik juga semakin menggeliat untuk mau berperan dalam roda pemerintahan, terutama untuk tenaga pendidikan seperti guru dan dosen serta tenaga kesehatan,'' jelasnya.

Menteri menjelaskan, saat ini peserta yang lolos tahapan seleksi dengan passing grade yang telah ditetapkan pemerintah memang minim sekali. Tetapi Syafruddin menekankan bahwa peserta SKD CPNS yang tidak lolos passing grade bukan berarti telah gagal. Saat ini Panselnas sedang melakukan evaluasi dan dalam waktu dekat akan segera mengumumkan solusinya. ''Panselnas saat ini sedang menyikapi perkembangan yang ada untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang jelas langkah yang akan diambil tidak akan merugikan, bahkan akan menguntungkan semua pihak,'' kata Syafruddin.

Menteri Syafruddin memastikan Panselnas sedang bekerja mencarikan solusi minimnya penerimaan CPNS 2018. ''Formulasinya sedang disusun agar dapat memenuhi kebutuhan CPNS yang ada tetapi tetap menghasilkan ASN yang kompetitif dan kredibel,'' ujar Syafruddin.

Diingatkan bahwa SDM merupakan aset penting bagi negara untuk mengelola semua aspek. Namun, dalam pelaksanaan seleksi CPNS saat ini, kekurangan SDM dalam mengisi formasi terjadi. Dikatakan bahwa peraturan yang sedang disusun itu tidak mengganti Peraturan Menteri PANRB No. 36 dan 37 Tahun 2018. ''Peraturan baru itu merupakan solusi untuk menopang peraturan yang lama,'' tegas Syafruddin.

''Panselnas saat ini sedang menyikapi perkembangan yang ada untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang jelas langkah yang akan diambil tidak akan merugikan, bahkan akan menguntungkan semua pihak,'' kata Syafruddin.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menambahkan bahwa peserta yang sudah lulus passing grade tidak perlu khawatir. ''Yang sudah lulus di awal, tetap kita lindungi. Jangan khawatir. Mereka akan tetap ikut SKB,'' ujarnya.

Sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 36/2018 tentang Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018, SKD memiliki bobot 40 persen, sedangkan bobot SKB 60 persen. (HUMAS MENPANRB)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
5.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
6.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
7.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
8.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
10.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
11.Izin Pengelolaan Sampah
12.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
13.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
14.Izin Reklame
15.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
16.Izin Toko Alat Kesehatan
17.Izin Tukang Gigi
18.Izin Usaha Industri (IUI)
19.Izin Usaha Kawasan Industri
20.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
21.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
22.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
23.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
24.Izin Usaha Simpan Pinjam
25.Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
26.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
27.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
28.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
29.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
30.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
31.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
32.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
33.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
34.Surat Izin Apotik (SIA)
35.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
36.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
37.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
38.Surat Izin Praktik Apoteker
39.Surat Izin Praktik Apoteker
40.Surat Izin Praktik Bidan
41.Surat Izin Praktik Dokter
42.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
43.Surat Izin Praktik Farmasi
44.Surat Izin Praktik Fisioterapis
45.Surat Izin Praktik Fisioterapis
46.Surat Izin Praktik Optometris
47.Surat Izin Praktik Perawat Anastesi
48.Surat Izin Praktik Radiografer
49.Surat Izin Praktik Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Praktik Sanitarian
51.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
52.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
53.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
54.Surat Keterangan Racun Api
55.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)