Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
643378
 
Calendar Script
« June 2019 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 

 

Sudah 1.800 Wajib Pajak Manfaatkan Penghapusan Denda

Jumat, 26 Oktober 2018

PEKANBARU - Hingga hari ketiga, sudah ada sebanyak 1.800 wajib pajak yang telah memanfaatkan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Penerimaan pajak meningkat Rp2,8 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putrayana mengatakan, penghapusan denda pajak kendaraan ini sudah berlangsung selama empat hari. Hingga hari ketiga, sudah ada 1.800 yang dihapus dendanya.

''Kalau penerimaan pajak khusus untuk penghapusan denda, sudah ada Rp2,8 miliar dalam tiga hari ini,'' kata Indra Putrayana, Kamis (25/10/18).

Menurut Indra, saat ini memang belum terjadi peningkatan yang signifikan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan ini. Hal itu kata Indra, karena kebiasaan masyarakat yang cenderung memanfaatkan di hari-hari terakhir. Sehingga belum dilakukan penambahan jam pelayanan. Akhir pekan ini, pihaknya akan melakukan evaluasi. ''Nanti evaluasi, kita lihat perkembangannya. Apakah nanti ditambah jam pelayanan atau tidak,'' ujarnya.

Di samping itu kata Indra, pihaknya juga tengah menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. "Kita bekerja sama dengan polisi lalu lintas melakukan sosialisasi. Kita juga terus lakukan razia pajak kendaraan," sebutnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini. Sebab, pemutihan denda pajak kendaraan bermotor hanya berlangsung selama lima pekan. Mulai dari 22 Oktober sampai 30 November mendatang.

Diketahui, Pemprov Riau mulai melakukan pemutihan denda PKB dan BBNKB. Pemutihan ini diberlakukan bagi seluruh kendaraan penunggak pajak di Riau bahkan semua jenis kendaraan. Baik itu yang menunggak satu tahun bahkan di atas 10 tahun.

Semua denda atas keterlambatan bayar pajak tersebut akan dihapuskan, sedangkan yang wajib dibayarkan wajib pajak adalah nilai pajaknya sendiri. Namun ini hanya bagi kendaraan penunggak pajak yang jatuh temponya di bawah 31 Maret 2018.

Misalnya, kendaraan sudah nunggak pajak tiga tahun, 2016, 2017 dan 2018. Jatuh temponya April, atau setelah 31 Maret 2018. Maka denda yang dihapus hanya untuk tahun 2016 dan 2017. Sedangkan denda 2018 tetap dibayar.

Wajib pajak juga bisa mengecek estimasi besaran pajak yang harus dibayar, melalui website: https://badanpendapatan.riau.go.id/infopajak/. Setelah situs terbuka, masukkan nomor polisi (nopol) kendaraan yang akan dibayar pajaknya.**(riauterkini.com)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)
5.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
6.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
7.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
8.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
9.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
11.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
12.Izin Pengelolaan Sampah
13.Izin Pengumpulan Barang dan Uang
14.Izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir
15.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
16.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
17.Izin Prinsip Penanaman Modal
18.Izin Reklame
19.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
20.Izin Toko Alat Kesehatan
21.Izin Trayek (Angkutan Sungai dan Danau)
22.Izin Tukang Gigi
23.Izin Usaha Angkutan
24.Izin Usaha Industri (IUI)
25.Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)
26.Izin Usaha Kawasan Industri
27.Izin Usaha Penanaman Modal (IU)
28.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
29.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
30.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
31.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
32.Izin Usaha Simpan Pinjam
33.Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)
34.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
35.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
36.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
37.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
38.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
39.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
40.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
41.Surat Izin Apotik (SIA)
42.Surat Izin Kerja Apoteker
43.Surat Izin Kerja Fisioterapis
44.Surat Izin Kerja Optometris
45.Surat Izin Kerja Perawat
46.Surat Izin Kerja Perawat Anastesi
47.Surat Izin Kerja Perawat Gigi
48.Surat Izin Kerja Radiografer
49.Surat Izin Kerja Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Kerja Sanitarian
51.Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
52.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
53.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
54.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
55.Surat Izin Praktik Apoteker
56.Surat Izin Praktik Bidan
57.Surat Izin Praktik Dokter
58.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
59.Surat Izin Praktik Farmasi
60.Surat Izin Praktik Fisioterapis
61.Surat Izin Praktik Perawat Gigi
62.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
63.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
64.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
65.Surat Keterangan Racun Api
66.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
67.Tanda Daftar Industri (TDI)
68.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)