Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
1014579
 
Calendar Script
« May 2020 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

 

Perbup Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet Telah diSahkan

Kamis, 28 Juli 2011

RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi yang sangat bagus bagi usaha penangkaran sarang burung walet, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat dikabupaten Indragiri Hulu yang membangun rumah toko (ruko) yang pada lantai atas digunakan sebagai usaha penangkaran sarang burung walet khususnya di Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Pasir Penyu, Peranap dan Kecamatan Seberida namun setelah Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka aturan tentang walet yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu (PERDA No.10/Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet) tidak dapat diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan amanah Undang-undang tersebut diatas.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berusaha menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan penertiban perizinan penangkaran sarang burung walet yang mana menjadi salah satu sumber PAD yang dapat dipungut sebagai pajak daerah sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak Daerah. Sedangkan untuk Legalitas penangkaran walet tersebut diterbitkan Peraturan Bupati Indragi Hulu Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 18 juli 2011 dan diundangkan Dalam lembaran Daerah tanggal 19 juli 2011 adapun Perbup ini mengatur tentang tata cara dan mekanisme serta persyaratan pengurusan perizinan Penangkaran sarang burung walet.

Kepala BPMD dan PPT Kab. Indragiri Hulu ADRI RESPEN R, SST mengungkapkan Izin Penangkaran Sarang Burung walet merupakan legalitas usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha diluar habitat alami. Setiap usaha tersebut wajib memiliki izin, agar masyarakat pelaku usaha ini mengetahui aturan tentang penangkaran burung walet ini kami menyampaikan melalui website ini, Selanjutnya kami sampaikan bahwa BPMD dan PPT hanya sebagai penyelenggaran Pelayanan Perizinanya sedangkan untuk pemungutan pajak merupakan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hulu.

Izin Penangkaran sarang burung walet dapat diberikan apabila pemohon telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan baik dalam Perbup maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainya, dan telah mendapat pertimbangan dari tim teknis dari gabungan beberapa instansi teknis terkait.

Mudah-mudahan izin penangkaran sarang burung walet ini dapat disambut dengan baik oleh masyarakat kabupaten Indragiri Hulu guna peningkatan pendapatan daerah dan tertibnya administrasi pemerintahan..(Trisno)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
5.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
6.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
7.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
8.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
10.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
11.Izin Pengelolaan Sampah
12.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
13.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
14.Izin Reklame
15.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
16.Izin Toko Alat Kesehatan
17.Izin Tukang Gigi
18.Izin Usaha Industri (IUI)
19.Izin Usaha Kawasan Industri
20.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
21.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
22.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
23.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
24.Izin Usaha Simpan Pinjam
25.Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
26.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
27.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
28.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
29.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
30.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
31.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
32.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
33.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
34.Surat Izin Apotik (SIA)
35.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
36.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
37.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
38.Surat Izin Praktik Apoteker
39.Surat Izin Praktik Apoteker
40.Surat Izin Praktik Bidan
41.Surat Izin Praktik Dokter
42.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
43.Surat Izin Praktik Farmasi
44.Surat Izin Praktik Fisioterapis
45.Surat Izin Praktik Fisioterapis
46.Surat Izin Praktik Optometris
47.Surat Izin Praktik Perawat Anastesi
48.Surat Izin Praktik Radiografer
49.Surat Izin Praktik Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Praktik Sanitarian
51.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
52.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
53.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
54.Surat Keterangan Racun Api
55.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)