Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
1014466
 
Calendar Script
« May 2020 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

 

Belum Berizin, Dua Perkebunan Ditegur Pemkab Inhu

Kamis, 28 Juli 2011

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melalui Tim terpadu penertiban perizinan, menegur dua perusahaan perkebunan akibat belum memiliki izin.

Teguran untuk yang kedua kalinya tersebut tertuang dalam surat teguran bernomor 219/BPMD & PPT/VII/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT.Banyu Bening Utama.

Dan surat teguran bernomor 220/BPMD & PPT/VII/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT.Kencana Amal Tani. Kedua perusahaan perkebunan tersebut beroperasi di Kabupaten Inhu.

Dalam surat teguranya kepala BPMD & PPT selaku ketua Tim terpadu penertiban perizinan Kabupaten Indragiri Hulu menegaskan, sesuai keputusan Mendag No.46/M-DAG/PER/IX/2009, dalam waktu 2 minggu sejak surat teguran ini diterbitkan di perintahkan kepada perusahaan untuk segera menyelesaikan persyaratan perizinan yang berkait dengan legalitas dan kepastian hokum perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha.

Surat teguran kedua ini, menindak lanjuti surat teguran pertama dengan nomor 01/ST/VII/2011 tertanggal 12 Juli 2011 tentang Surat Teguran I (pertama) yang Yang di tujukan kepada PT.Kencana Amal Tani dan surat dengan nomor 02/ST/VII/2011 tertanggal 12 Juli 2011 yang di tujukan kepada PT.Banyu Bening Utama. Yang tidak di indahkan oleh kedua perusahaan perkebunan tersebut.

Surat teguran kedua ini kita kirimkan untuk menindak lanjuti surat teguran pertama yang tidak di indahkan dan di hiraukan kedua perusahaan perkebunan tersebut? ujar ketua tim terpadu penertiban perizinan Kab Inhu yang juga kepala BPMD & PPT Adri Respen kepada Riauterkini Rabu (27/7/11).

Sebelum surat teguran pertama di kirimkan, tim terpadu penertiban perizinan yang terdiri dari BPMD & PPT, Dinas Perindag, Dispenda, Distamben, Disbun, Bagian Hukum dan Satpol PP di bawah Kordinator Sekda Inhu. Mendatangi kedua perusahaan perkebunan , namun kedua perusahaan perkebunan tersebut tidak dapat memperlihatkan izin, sebagaimana layaknya perusahaan yang legal dalam operasional di Inhu.

Tidak satupun izin yang dapat diperlihatkan, sewaktu tim terpadu penertiban perizinan kab Inhu turun meninjau kedua perusahaan tersebut? ungkap Adri Respen menambahkan.

Tim terpadu penertiban perizinan Kabupaten Inhu juga menghimbau kedua perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan perizinan perusahaan dalam memberikan jaminan dan kepastian berusaha.

Kalau teguran kedua ini juga tidak di indahkan, teguran ketiga akan kita kirimkan setelah dua minggu teguran kedua ini kita kirimkan. Dan bila teguran ketiga nantinya juga tidak di hiraukan, tim terpadu akan bertindak tegas dengan menyetop semua aktifitas perusahaan tersebut. Karena dianggap illegal dalam menjalankan usahanya karena tidak memiliki izin? tegas ketua tim terpadu penertiban perizinan kabupaten Indragiri Hulu..(RIAU TERKINI.COM)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
5.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
6.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
7.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
8.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
10.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
11.Izin Pengelolaan Sampah
12.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
13.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
14.Izin Reklame
15.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
16.Izin Toko Alat Kesehatan
17.Izin Tukang Gigi
18.Izin Usaha Industri (IUI)
19.Izin Usaha Kawasan Industri
20.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
21.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
22.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
23.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
24.Izin Usaha Simpan Pinjam
25.Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
26.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
27.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
28.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
29.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
30.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
31.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
32.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
33.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
34.Surat Izin Apotik (SIA)
35.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
36.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
37.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
38.Surat Izin Praktik Apoteker
39.Surat Izin Praktik Apoteker
40.Surat Izin Praktik Bidan
41.Surat Izin Praktik Dokter
42.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
43.Surat Izin Praktik Farmasi
44.Surat Izin Praktik Fisioterapis
45.Surat Izin Praktik Fisioterapis
46.Surat Izin Praktik Optometris
47.Surat Izin Praktik Perawat Anastesi
48.Surat Izin Praktik Radiografer
49.Surat Izin Praktik Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Praktik Sanitarian
51.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
52.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
53.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
54.Surat Keterangan Racun Api
55.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)