Silahkan daftarkan perusahaan/usaha anda pada Online Single Submission (OSS) dengan Url http://oss.go.id
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 
 

Anda adalah pengunjung Ke :
1014423
 
Calendar Script
« May 2020 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

 

Pansus DPRD Inhu Beri Duta Palma Waktu Tiga Bulan

Sabtu, 11 Pebruari 2012

RENGAT - Walau Duta Palma Grup yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melakukan berbagai pelanggaran fatal.

Namun dalam sidang paripurna DPRD Inhu, Jumat (10/2/12) rekomendasi Pansus justru memberikan waktu tiga bulan untuk melengkapi perizinan yang belum dikantongi serta merealisasikan kebun kemitraan dengan masyarakat minimal 20 persen dari lahan yang diperoleh perusahaan.

Apabila dalam kurun waktu tiga bulan sejak rekomendasi dikeluarkan, pihak perusahaan tidak mengindahkannya, pansus meminta agar Bupati Inhu mencabut izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) yang telah diterbitkan serta menghentikan seluruh aktivitas perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung.

Ada delapan rekomendasi yang diterbitkan pansus setelah melakukan berbagai penyelidikan terkait sengketa lahan antara masyarakat dengan anak perusahaan PT Dutapalma Nusantara.

Diantaranya meminta Bupati Inhu melakukan revisi terhadap Keputusan Bupati No 91 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang IUP PT Palma Satu dari luas 14.144 hektare menjadi luas maksimal 10.000 hektare.

Dimana IUP tersebut tidak rasional apabila melebihi luas yang tertera pada izin lokasi. Dan IUP berfungsi sebagai syarat dalam pengajuan permohonan untuk pelepasan kawasan hutan, sementara seluruh kawasan yang ada pada izin yang dimiliki PT Palma Satu berada di dalam kawasan hutan.

Selain itu Pansus juga meminta Bupati Inhu untuk memberikan peringatan keras kepada PT Palma Satu, PKS PT BBU, PT Seberida Subur dan PT PAL agar melakukan pengajuan permohonan pelepasan hutan kawasan (HPK dan HPT) sesuai perizinan yang dipegang kepada menteri kehutanan.

'' Pansus meminta Bupati Inhu agar menerapkan semua peraturan daerah secara tegas terkait dengan perizinan, pajak daerah dan retribusi daerah bagi semua perusahaan yang tergabung dalam Grup Duta Palma,'' ujar ketua Pansus Suradi.

Dalam sidang paripurna tersebut, tiga fraksi yakni Fraksi Golkar Plus, Fraksi Demokrat Plus dan Fraksi Gabungan Bersatu memberikan waktu kepada Dutapalma Grup yang beroperasi di Inhu untuk melengkapi berbagai perizinan yang berlaku dan memberikan kebun pola kemitraan kepada masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Suara Perjuangan Bersama dengan tegas meminta agar Bupati Inhu mencabut semua ijin dan menutup semua operasional anak perusahaan Duta Palma Grup di Inhu, karean telah melanggar aturan yang ditentukan.

Rekomendasi Pansus yang diparipurnakan DPRD Inhu, selain ditujukan kepada Bupati Inhu, juga di tembuskan kepada aparat penegak hukum***(adminbpmdppt)

 
1.Izin Lembaga Pelatihan Kerja
2.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
5.Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
6.Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
7.Izin Pembukaan Cabang Kantor Koperasi
8.Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9.Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
10.Izin Pendirian Satuan Pendidikan
11.Izin Pengelolaan Sampah
12.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan)
13.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
14.Izin Reklame
15.Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
16.Izin Toko Alat Kesehatan
17.Izin Tukang Gigi
18.Izin Usaha Industri (IUI)
19.Izin Usaha Kawasan Industri
20.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
21.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
22.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
23.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
24.Izin Usaha Simpan Pinjam
25.Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
26.Persetujuan Komitmen Izin Lokasi (IL)
27.Persetujuan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
28.Persetujuan Komitmen Izin Toko Obat
29.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
30.Persetujuan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
31.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
32.Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
33.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
34.Surat Izin Apotik (SIA)
35.Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
36.Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik
37.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
38.Surat Izin Praktik Apoteker
39.Surat Izin Praktik Apoteker
40.Surat Izin Praktik Bidan
41.Surat Izin Praktik Dokter
42.Surat Izin Praktik Dokter Hewan
43.Surat Izin Praktik Farmasi
44.Surat Izin Praktik Fisioterapis
45.Surat Izin Praktik Fisioterapis
46.Surat Izin Praktik Optometris
47.Surat Izin Praktik Perawat Anastesi
48.Surat Izin Praktik Radiografer
49.Surat Izin Praktik Refaksionis Optisien
50.Surat Izin Praktik Sanitarian
51.Surat Izin Praktik Teknisi Kardio Vaskuler
52.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
53.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
54.Surat Keterangan Racun Api
55.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)