|
 |
|
 |
 Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat datang di Website resmi Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, selama ini kita telah melaksanakan pelayanan publik diberbagai bidang dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Mewujudkan pelayanan yang baik bukanlah pekerjaan mudah, perlu komitmen dan usaha keras dari segenap komponen, satuan kerja dan aparat Pemerintah Daerah yang terlibat didalamnya.
Keberadaan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menciptakan pelayanan publik yang baik menuju pelayanan prima dalam rangka terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik atau Good Governance.
Pelayanan Prima dapat dicapai antara lain melalui adanya komitmen yang besar, koordinasi yang baik, transparansi, inovasi dan kinerja aparatur yang tanggap serta kontinuitas dan berkesinambungan.
Website ini dimaksudkan sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan pelayanan Publik, khususnya Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, dan Penanaman Modal. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu terlaksananya kegiatan pelayanan dengan baik dan terbentuknya website ini sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Kepala DPMPTSP Kab. Indragiri Hulu
Ir. SUSENO ADJI, M.M
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19601213 198903 1 005
|
| |
|
Rabu, 10 Agustus 2016Tujuh Santri Inhu Wakili Riau ke Pospenas
RENGAT-Tujuh santri asal Indragiri Hulu berhasil mewakili Riau dalam Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) di Banten pada bulan Oktober 2016 mendatang. Ketujuh Santri tersebut berhasiil menjadi yang terbaik saat pelaksanaan Pospeda Riau cabang olahraga di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Selengkapnya... Senin, 18 Juli 2016Wabup H Khairizal Serahkan RPJMD Inhu 2016-2021 
Rengat - DPRD Inhu menggelar rapat paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Inhu tahun 2016-2021 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perangkat Daerah Kabupaten Inhu, Kamis (14/7) di Gedung DPRD Inhu.
Selengkapnya... Senin, 18 Juli 2016Pemkab Indragiri Hulu Usulkan 21 Dinas dan 6 Badan
RENGAT - Dalam Usulan Pemkab Inhu yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke DPRD Inhu sesuai dengan penerapan dari PP No 18 tahun 2016 tentang OPD, diusulkan sebanyak 21 dinas dan 6 badan di tambah Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan dan 11 bagian pada Sekretariat Daerah. Selengkapnya... Kamis, 19 Mei 2016Ribuan Kaum Muslim Hadiri Pengajian Akbar Al Multazam
Rengat - Ribuan kaum muslim menghadiri pengajian akbar menyambut bulan suci Ramadhan 1437 H sekaligus peresmian SMK Islam terpadu yang digelar Yayasan Al Multazam An-Nafi, Desa Kerubung Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Senin (17/5) malam. Pengajian akbar ini menghadirkan Habib Syekh Muhammad Bin Assegaf dari Cianjur, Jawa Barat dan KH Nur Hasan dari Nganjuk, Jawa Timur. Selengkapnya... Jumat, 15 April 2016Ribuan Masyarakat Hadiri Pembukaan MTQ Batang Cenaku
Rengat - Ribuan masyarakat tumpah ruah menyaksikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur?an (MTQ) tingkat Kecamatan Batang Cenaku yang dipusatkan di Lapangan Sepakbola Desa Alim, Rabu (14/4/2016) malam. MTQ Kecamatan Batang Cenaku ini dibuka secara resmi oleh Bupati Inhu H Yopi Arianto. Selengkapnya... Senin, 11 April 2016Selamat Ulang Tahun Bupati Inhu H Yopi Arianto
Rengat - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto genap berusia 36 tahun, Minggu (10/4). Dihari ulang tahunnya, Bupati Yopi Arianto memperoleh ucapan selamat dari ribuan warga yang datang dari berbagai penjuru Inhu serta kabupaten tetangga seperti Inhil, Kuansing, Pelalawan hingga Kota Pekanbaru. Selengkapnya... Kamis, 07 April 2016682 PNS Inhu Memilih Ikut Kewenangan Pemprov
RENGAT - Sedikitnya 682 PNS di Kabupaten Indragiri Hulu diambil alih dan memilih bertugas di Pemerintah Provinsi Riau. Bahkan, untuk PNS yang bertugas sebagai guru di tingkat menengah atas dan kejuruan tidak ada pilihan dan tetap menjadi kewenangan provinsi. Selengkapnya... |
|
|
